Soal Temuan BPK, Pemprov NTB Tegaskan Telah Ditindaklanjuti Seluruhnya - Koran Mandalika

Soal Temuan BPK, Pemprov NTB Tegaskan Telah Ditindaklanjuti Seluruhnya

Senin, 13 Juli 2026 - 18:46

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Soal Temuan BPK, Pemprov NTB Tegaskan Telah Ditindaklanjuti Seluruhnya

Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan retribusi daerah di sejumlah UPTD tidak disajikan secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa seluruh temuan BPK merupakan bagian dari mekanisme audit dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.

Semua rekomendasi pada Temuan yang diberitakan bahkan telah ditindaklanjuti, termasuk penyetoran seluruh penerimaan yang menjadi temuan, sebelum maupun setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemberitaan tersebut tidak memberikan informasi secara utuh. Yang diberitakan hanya sisi temuannya, tetapi tidak menjelaskan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang lengkap agar tidak muncul kesimpulan yang menyesatkan,” tegas pria yang akrab disapa Aka ini, Senin (13/7).

Ia menjelaskan, pada UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans, selisih penerimaan retribusi sebesar Rp92,17 juta telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Demikian pula pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, seluruh kewajiban penyetoran telah diselesaikan sesuai rekomendasi BPK.

Baca Juga :  Bukan Dipangkas, tapi Diatur Ulang: Misteri Gaji Relawan MBG NTB Akhirnya Terungkap

Untuk UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, temuan sebesar Rp460,61 juta juga telah disetorkan pada saat pembahasan Nota Hasil Pemeriksaan (NHP), sehingga telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Sementara itu, terhadap Balai Laboratorium Lingkungan, rekomendasi BPK bukan mengenai penyalahgunaan keuangan, melainkan perlunya penelaahan atas pengenaan biaya layanan di luar Peraturan Daerah agar ke depan memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

Demikian pula pada Museum Negeri, Wisma Seruni, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sape, rekomendasi BPK lebih diarahkan pada penyempurnaan tata kelola administrasi, optimalisasi penatausahaan retribusi, penggunaan karcis yang memenuhi ketentuan, serta percepatan pengurusan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Aka, penting dipahami bahwa rekomendasi BPK merupakan instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh temuan langsung disimpulkan sebagai kerugian daerah ataupun diartikan sebagai uang negara yang hilang, apalagi dikatakan masuk kantong pribadi.

Baca Juga :  MTQ NTB Ditutup Konser Musik, FP4 NTB Pertanyakan Komitmen Memuliakan Al-Qur'an

“Setiap rekomendasi BPK ditindak lanjuti secara serius. Justru esensi pemeriksaan adalah memastikan adanya perbaikan tata kelola. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melaksanakan seluruh rekomendasi tersebut secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ini sidah menjadi komitmen kuat sesuai perintah Bapak Gubernur, ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh media untuk menyampaikan informasi secara berimbang dengan mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Komitmen Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas, yaitu menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tuntas, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta memastikan seluruh pengelolaan pendapatan daerah berlangsung semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Aka. (*)

Berita Terkait

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:02

Game ADV Pendukung Kerja × Komunikasi “Muv-Luv Girls Garden Mellow Days” Resmi Rilis! Lengkap dengan kode serial untuk mendapatkan Memory eksklusif “MabuGaru”!

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

BINUS ONLINE Perkuat Kemitraan Dengan Politeknik dan Perluas Kolaborasi Pendidikan serta Riset

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Transformasi Digital Tingkatkan Risiko Serangan, Penetration Testing Dibutuhkan untuk Menguji Ketahanan Sistem Perusahaan

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Strategi Baru Visibilitas Bisnis: VRITIMES Memperkenalkan Solusi PR Digital di KBC BizFest 2026

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Beroperasi Kembali, Zenius Kini Hadir sebagai Zenius Group

Jumat, 20 November 2026 - 17:02

Paket Internet Kencang Belum Tentu Menjamin WiFi Stabil, Ini Alasannya

Jumat, 20 November 2026 - 16:02

Zumba Party “Move Your Body” Meriah Digelar di Marianna Resort & Convention Samosir

Jumat, 20 November 2026 - 16:02

Prabowo Dorong UMKM Masuk Pasar Regional ASEAN, Infrastruktur Digital seperti ION Jadi Kunci

Berita Terbaru