Banggar DPR RI Bahas Kebijakan Fiskal dengan Pemprov NTB - Koran Mandalika

Banggar DPR RI Bahas Kebijakan Fiskal dengan Pemprov NTB

Kamis, 13 November 2025 - 14:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banggar DPR RI Bahas Kebijakan Fiskal dengan Pemprov NTB

Koran Mandalika, Mataram- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melalukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk melakukan koordinasi mengenai kebijakan fiskal terutama kebijakan transfer ke daerah (TKD).

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid mengatakan TKD saat ini mengalami perubahan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusu (DAK).

“Akan tetapi, bersamaan dengan itu, presiden juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Banpres (Bantuan Presiden),” katanya di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11).

Ia menjelaskan pemerintah daerah harus memanfaatkan dana daerah untuk kepentingan masyarakat. Artinya, kata dia, dana yang ada di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Uang atau pembangunan yang ada di daerah dinikmati orang yang di daerah, baik oleh pengusahanya, rakyatnya, maupun oleh hasil yang dibangunnya,” jelas dia.

Jangan sampai, lanjut dia, pembangunan di daerah dilakukan dengan cara menaikan pajak yang tentu akan membebani masyarakat.

Baca Juga :  Wellness Tourism Strategi NTB Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan

“Jangan kemudian menaikan pajak untuk pembangunan di daerah tetapi dibebankan kepada masyarakat di daerah,” ucapnya.

Menurutnya, masih ada ruang fiskal di pusat yang dapat diturunkan apabila dibutuhkan oleh daerah yang tidak melalui dana alokasi khusus, seperti Bantuan Presiden (Banpres).

“Jadi khususnya kalau di NTB ini, infrastruktur atau non-infrastruktur seperti kesehatan itu bis dimintakan ke dana pusat, tetapi tidak melalui DAK,” tuturnya. (dik)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:54

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital

Rabu, 18 November 2026 - 12:17

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Rabu, 18 November 2026 - 12:14

NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian

Selasa, 17 November 2026 - 18:05

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Selasa, 17 November 2026 - 15:31

Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu

Senin, 16 November 2026 - 16:52

Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT

Minggu, 15 November 2026 - 12:13

Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Sabtu, 14 November 2026 - 23:36

Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terbaru