Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB, menyampaikan bahwa kasus stunting di NTB berada di angka 13, 39% atau 51.809 kasus dari 387.065 balita, lebih rendah dari rata-rata nasional yakni 18,8% serta target NTB sebesar 21,7%. Angka tersebut didapat berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” kata Aka sapaan akrabnya, Senin (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa penurunan stunting adalah agenda prioritas yang menyangkut masa depan generasi NTB.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kab/Kota Se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
Adapun capaian penanganan Stunting per Kabupaten/Kota di NTB Desember 2025 berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi sigizikesga Kementerian RI 2026:
– Lombok Barat: 9,58%
– Lombok Tengah: 9,99%
– Lombok Timur: 22,39%
– Sumbawa: 10,70%
– Dompu: 12,61%
– Bima: 12,22%
– Sumbawa Barat: 7,1%
– Lombok Utara: 14,18%
– Kota Mataram: 6,57%
– Kota Bima: 9,49%
Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.
“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.
Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6% atau 1.890 kasus stunting baru, data ini tentunya menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.
Rincian perkembangan stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota:
– Lombok Barat: 1,0% (479 kasus baru)
– Lombok Tengah: 0,9% (653 kasus baru)
– Lombok Timur: 0,8% (545 kasus baru)
– Sumbawa: 0,3% (79 kasus baru)
– Dompu: 0,0% (tidak ada stunting baru)
– Bima: 0,1% (36 kasus)
– Sumbawa Barat: 0,4% (39 kasus baru)
– Lombok Utara: 0,3% (41 kasus baru)
– Kota Mataram: 0,001% (4 kasus baru)
– Kota Bima: 0,2% (14 kasus baru)
“Untuk persentase data stunting ini akan selalu di update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan,” papar Aka.
Aka menuturkan Gubernur NTB mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.
Gubernur mengingatkan, lanjut Aka, pencegahan dimulai dari keluarga. Untuk itu, Pemprov NTB menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.
“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” jelas Fikri.
Ia menyebutkan sejumlah langkah utama yang akan dijalankan, antara lain aksi bergizi di sekolah untuk membangun pola konsumsi sehat sejak usia dini, penguatan surveilans gizi agar data lebih akurat dan cepat ditindaklanjuti, pemantauan pertumbuhan balita melalui layanan posyandu dan puskesmas secara rutin, refreshing PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita) untuk memperkuat edukasi keluarga, dan tatalaksana masalah gizi termasuk penanganan cepat pada balita berisiko.
Selanjutnya, koordinasi lintas program dan lintas sektor agar intervensi lebih kuat dan terintegrasi, monitoring dan evaluasi program gizi di desa berdaya sebagai lokus percepatan, pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan berkualitas, serta pemenuhan Pita LILA untuk skrining keluarga sebagai deteksi dini risiko stunting.
“Kami juga menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026. Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutup Fikri. (*)
