Koran Mandalika, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) menargetkan angka kemiskinan turun dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,30 persen pada 2026. Target tersebut ditempuh melalui penguatan program penanggulangan kemiskinan yang menyasar keluarga miskin dan kelompok rentan.
Wakil Bupati Loteng, HM. Nursiah, mengatakan angka kemiskinan pada 2025 turun dari 12,07 persen pada 2024 menjadi 10,68 persen. Dengan capaian tersebut, Loteng berada di posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB setelah Kota Mataram sebesar 10,55 persen dan Kota Bima 10,61 persen.
“Target kita pada 2026 angka kemiskinan bisa kembali turun menjadi sekitar 10,30 persen,” kata Nursiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah wilayah masih menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki persentase kemiskinan relatif tinggi. Kecamatan Pujut tercatat sebesar 11,77 persen atau sekitar 16.037 jiwa, Kecamatan Jonggat 10,25 persen atau 13.960 jiwa, dan Kecamatan Praya Barat 10,17 persen atau 13.858 jiwa.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Loteng menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui konsep “3 Pintu”. Pintu pertama diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah, dan bantuan langsung tunai, sedangkan pintu kedua difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat.
“Kedua difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM dan IKM, sektor peternakan dan perikanan serta program padat karya,” imbuhnya.
Pintu ketiga menyasar pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum, sanitasi, dan peningkatan akses pendidikan. Nursiah menegaskan penanganan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka secara statistik.
“Yang kita harapkan bukan hanya angka kemiskinan turun, tetapi beban masyarakat berkurang, pendapatan meningkat dan kualitas hunian serta pelayanan dasar semakin baik,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Loteng, Lalu Firman Wijaya, menekankan pentingnya kolaborasi Bapperida dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
“Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama dan menggunakan indikator yang terukur, sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
