Koran Mandalika, Mataram – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB, Ahmad Masyhuri, menegaskan, Sekolah Rakyat (SR) selain menjadi wadah mencerdaskan anak bangsa, juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak dari kelompok paling rentan, khususnya mereka yang berada pada desil terbawah tingkat kesejahteraan.
“Sesungguhnya pembentukan sekolah rakyat ini adalah untuk melindungi anak-anak kita yang berada di garis terbawah kesejahteraan. Yang paling diutamakan itu desil 1 dan 2. Artinya mereka yang benar-benar tidak mampu,” tegas Masyhuri, Selasa (14/4).
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menampung anak dari keluarga miskin, tetapi juga anak-anak dengan latar belakang sosial kompleks, seperti korban penelantaran hingga trauma akibat peristiwa tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mencontohkan, seorang siswa di kawasan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang mengalami trauma berat setelah menyaksikan orang tuanya meninggal saat gempa.
“Anak-anak seperti ini kita berikan tempat yang aman. Di sekolah rakyat ada psikolog yang mendampingi, jadi tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pemulihan mental,” katanya.
Konsep boarding school atau sekolah berasrama menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap anak lebih optimal dan potensi pengaruh negatif dari luar dapat diminimalkan.
“Sekolah rakyat ini sangat aman. Karena berasrama, anak-anak terlindungi dari pengaruh luar, dan pengawasannya juga ketat,” jelas Masyhuri.
Ia juga menegaskan, bahwa hingga saat ini tidak ditemukan kasus kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat di NTB. Justru, menurutnya, dinamika yang terjadi lebih banyak terkait kedekatan emosional keluarga yang kesulitan berpisah dengan anak.
“Yang ada justru karena kasih sayang orang tua yang berlebihan, ingin mengambil kembali anaknya. Tapi kita beri pemahaman agar anak bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik,” tuturnya.
Dari sisi fasilitas, Sekolah Rakyat dirancang dengan standar tinggi. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari biaya pendidikan, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan belajar berbasis teknologi.
“Anak-anak sudah menggunakan komputer, belajar dengan media digital, bahkan papan tulisnya sudah elektronik. Fasilitasnya sangat baik,” ucapnya.
Saat ini, NTB telah memiliki lima Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar dari jenjang SD hingga SMA, antara lain di Gunung Sari -Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa.
Sementara itu, satu sekolah permanen tengah dibangun di Kabupaten Lombok Utara dengan konsep terintegrasi dari SD hingga SMA.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memastikan kualitas tenaga pendidik.
Proses rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, namun tetap melibatkan tenaga lokal yang memiliki kompetensi.
“Guru dan tenaga pendidiknya banyak dari lokal, termasuk ASN dan tenaga P3K berlatar belakang pendidikan. Mereka juga mendapatkan pelatihan dari pusat,” tukasnya.
Untuk memastikan program tepat sasaran, seleksi siswa dilakukan secara ketat melalui validasi data oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, hingga pemerintah pusat. Sasaran utama tetap anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah potensi kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk pembentukan satuan tugas (Satgas) pengaduan.
“Kita akan bentuk satgas, siapkan nomor pengaduan agar masyarakat mudah melapor jika ada kasus. Ini bagian dari komitmen kita menjadikan sekolah benar-benar aman bagi anak,” pungkasnya. (*)
