Koran Mandalika, Mataram – Sidang kasus dugaan korupsi insentif pajak penerangan jalan atau PPJ di Kabupaten Lombok Tengah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Mataram, dengan agenda pembuktian, Jumat 30 Januari 2026.
Pantauan awak media ini, dalam sidang tersebut dihadirkan sebanyak lima saksi dari pihak jaksa penuntut umum (JPU). Kelima saksi tersebut merupakan mantan pegawai Bapenda Lombok Tengah dengan berbagai jabatan.
Saat sidang, jaksa kembali mempertegas hasil dari berita acara pemeriksaan atau BAP terkait mekanisme dan ketentuan pemberian insentif pemungutan pajak kepada salah satu saksi yang pernah menjabat sebagai sekertaris badan sejak 2020 hingga 2021.
Jaksa menjelaskan insentif tersebut diberikan berdasarkan realisasi. Setelah melalui proses pemeriksaan oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya meminta para penerima insentif melakukan penandatanganan surat penerimaan.
Dikatakan, bendahara pengeluaran berkoordinasi dengan BKAD dan selanjutnya diberikan surat permintaan pembayaran dan surat perintah pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Tengah untuk diajukan ke BPKAD agar diberikan SP2D dan diberikan ke Bank NTB untuk dilakukan pencairan.
Jaksa melanjutkan, setelah dilakukan pencairan, bendahara pengeluaran mengambil secara tunai insentif tersebut ke Bank NTB yang kemudian diberikan kepada penerima insentif.
Beberapa pejabat hingga juru pungut mendapat jatah dari insentif PPJ tersebut. Di antaranya, bupati, wakil bupati, sekertaris daerah, kepala badan, sekertaris badan, kepala bidang, kepala sub bidang, staf PNS, staf non-PNS dan juru pungut. Insentif tersebut diberikan secara tunai.
Setelah mendengarkan jaksa, hakim kemudian menanyakan kepada saksi. Apakah betul seperti itu?
Saksi yang hadir pun membenarkan hasil BAP tersebut.
”Iya,” jawab saksi.
Sementara itu, penasehat hukum (PH) terdakwa yakni Kurniadi, menerangkan bahwa dalam PP Nomor 69 Tahun 2010 dijelaskan bahwa baik sistem pemungutan pajak Self Assessment ataupun Official Assessment bisa mendapatkan insentif.
”Dalam aturannya ya di PP 69 (Tahun) 2010 itu baik terhadap pajak yang menganut Self Assessment maupun pajak yang menganut Official Assessment, itu sama-sama mendapatkan insentif dengan tolok ukur bahwa tercapainya target,” kata Kurniadi.
Kurniadi menuturkan jaksa dan hakim memiliki perbedaan pandangan dengan pihaknya dalam hal tersebut.
”Makanya saya counter tadi, aturan yang saya sebutkan tadi aturan yang disebut sama majelis hakim itu aturan nomor berapa? Saya baca aturannya bukan aturan yang kemudian dibacakan di hadapan persidangan. Ternyata, sepertinya dakwaan jaksa penuntut umum itu yang dibaca,” tuturnya.
Dia mejelaskan berdasarkan aturan, sebelas macam pajak daerah termasuk PPJ apabila memenuhi target maka insentif akan keluar.
”Kalau aturannya semua jenis pajak daerah itu sebelas macam, termasuk pajak penerangan jalan yang menganut Self Assessment kalau terpenuhinya target insentif keluar,” jelasnya. (dik)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
