Tok! Pemprov NTB Putuskan 518 Honorer Dirumahkan - Koran Mandalika

Tok! Pemprov NTB Putuskan 518 Honorer Dirumahkan

Selasa, 9 Desember 2025 - 08:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tok! Pemprov NTB Putuskan 518 Honorer Dirumahkan

Koran Mandalika, Mataram – Sebayak 518 honorer Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tidak masuk dalam database dipastikan tidak dapat melanjutkan kontrak di tahun 2026 nanti.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan keputusan pusat sudah diumumkan sejak awal tahun. Sehingga, kontrak akan terputus secara otomatis.

“Kalau pun kita mau (mempekerjakan), itu mata anggarannya sudah ditutup. Enggak mungkin lagi memasukan anggaran untuk membayar gaji dari 518 (honorer) itu,” kata Iqbal, Senin (8/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menuturkan kondisi tersebut sudah jelas sejak awal.

“Ndak perlu dijelaskan pun sudah jelas gitu. Makanya semua kepala daerah milih tidak menjawab, wong sudah jelas. Enggak ada pilihan,” tuturnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Lombok Tengah Ajak Masyarakat Sukseskan MotoGP Mandalika

Ia menjelaskan para honorer tersebut terjebak dalam berbagai macam situasi yang menyulitkan.

“Karena ada juga orang yang di 518 itu, berada di situ karena situasi yang mereka tidak harapkan. Dulu mereka daftar ASN, ternyata tidak lulus. Ternyata konsekuensinya dia terhapus dari database. Jadi situasinya macam-macam yang 518 itu,” jelas Iqbal.

Ia menegaskan para honorer tersebut tidak diberhentikan. Hanya saja, izin yang dikeluarkan oleh pusat berlaku sampai dengan akhir tahun 2025.

Baca Juga :  Medsos Dibatasi, Masa Depan Dijaga: NTB Dukung Kebijakan Komdigi

“Tidak diberhentikan, tapi tidak dilanjutkan, karena memang izin dari pusat itu hanya diizinkan sampai dengan tanggal 31 Desember untuk non-database,” tagasnya.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 518 honorer tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan 518 honorer tersebut tidak dapat diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Artinya mereka terancam kehilangan pekerjaan pada 2026.

“Tidak bisa diusulkan untuk PPPK Paruh Waktu. Sejauh ini, aturan yang ada yang bisa diajukan untuk PPPK Paruh Waktu adalah yang masuk dalam database,” katanya. (dik)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:54

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital

Rabu, 18 November 2026 - 12:17

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Rabu, 18 November 2026 - 12:14

NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian

Selasa, 17 November 2026 - 18:05

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Selasa, 17 November 2026 - 15:31

Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu

Senin, 16 November 2026 - 16:52

Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT

Minggu, 15 November 2026 - 12:13

Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Sabtu, 14 November 2026 - 23:36

Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terbaru