Oleh: Ariady Achmad & Tim
Koran Mandalika, Mataram- Serangan rudal yang menghantam Teheran pada 28 Februari 2026 menjadi bukti nyata manifestasi sistem dominasi global yang mengatasnamakan pertahanan diri. Eskalasi militer ini sejatinya lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan absolut.
Dunia menyaksikan bagaimana dentuman bom di Iran merupakan bahasa kepentingan yang tidak pernah disiarkan oleh media arus utama. Perang ini menjadi operasi yang dirancang secara sistematis oleh para pemain besar di balik layar kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Analisis geopolitik menunjukkan bahwa serangan terhadap Iran bukan sekadar operasi militer biasa. Fenomena ini adalah bentuk nyata dari sebuah sistem internasional yang sangat haus akan dominasi politik dan ekonomi global.
Narasi Iran sebagai ancaman global tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melalui proses panjang laporan kebijakan yang sangat masif. Pembingkaian media secara global memainkan peran sentral dalam menjaga agar isu ini tetap berada di pusat perhatian.
Lalu, persepsi bahaya tersebut sengaja diproduksi dan diperbesar untuk melegitimasi tindakan militer di mata masyarakat internasional. Strategi ini berhasil menciptakan urgensi semu yang secara langsung menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam lingkaran elite.
Industri pertahanan menjadi jantung dari ekosistem konflik ini karena perang merupakan bisnis yang tidak pernah mengenal rugi. Para kontraktor senjata global selalu berada di barisan terdepan setiap kali ketegangan antarnegara mulai memuncak secara dramatis.
Raksasa militer seperti Lockheed Martin hingga Raytheon Technologies meraup keuntungan melimpah dari setiap kontrak senjata baru. Nilai saham mereka justru menguat tajam saat stabilitas sebuah kawasan mulai goyah dan hancur akibat dentuman meriam.
Logika ekonomi modern kini menempatkan perdamaian sebagai sebuah anomali yang harus dihindari demi menjaga aliran modal tetap lancar. Uang mengalir deras ke kantong para pengambil kebijakan melalui berbagai mekanisme pendanaan yang terlihat sangat legal.
Hubungan timbal balik antara politisi dan korporasi besar menciptakan jaringan donor yang sangat sulit untuk dipisahkan. Setiap keputusan strategis negara sering kali hanya mengekor pada kepentingan para pemilik modal yang mengendalikan arah kebijakan.
Arsitektur Kekuasaan dan Terorisme Negara Modern
Lembaga pemikir atau think tank internasional bertugas memproduksi wacana untuk membingkai realitas agar terlihat rasional. Dari sinilah lahir definisi ancaman dan legitimasi perang yang seolah-olah demi kepentingan keamanan nasional negara-negara adidaya.
Fenomena revolving door di departemen pertahanan menunjukkan bagaimana pejabat publik dan eksekutif industri bertukar posisi secara berkala. Simbiosis ini mengaburkan batas antara keputusan politik murni dan syahwat bisnis para pemain industri senjata.
Ekosistem kepentingan tersebut membuat keputusan untuk menyerang kedaulatan negara lain menjadi bagian dari strategi korporasi yang terstruktur. Negara dan perusahaan kini seolah telah menyatu dalam satu visi untuk menguasai sumber daya global.
Dukungan tanpa batas terhadap Israel dinilai bukan sekadar urusan geopolitik melainkan bagian dari kalkulasi politik domestik yang sangat rumit. Iran secara sengaja diposisikan sebagai lawan permanen guna menjaga agar narasi ancaman tetap laku dijual.
Status lawan permanen tersebut sangat berguna untuk mempertahankan anggaran militer yang mencapai angka fantastis setiap tahunnya. Hal ini menciptakan ketergantungan akut antara industri perangkat perang dan arah kebijakan luar negeri sebuah negara.
Dunia perlu bertanya secara jujur mengenai praktik kekerasan yang dilegalkan oleh negara melalui instrumen hukum internasional. Ketika negara menggunakan kekuatan militer untuk menciptakan ketakutan, maka esensi terorisme telah bergeser menjadi instrumen kekuasaan yang sah.
Perbedaan mendasar hanya terletak pada kepemilikan legitimasi hukum untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur dan warga sipil. Teror tidak lagi hanya milik kelompok non-negara, melainkan telah menjadi alat diplomasi koersif yang sangat mematikan.
Konsep deep system yang melibatkan lembaga keuangan internasional bergerak searah untuk mempertahankan aliran keuntungan. Dalam kacamata ini, konflik bukan lagi dianggap sebagai kegagalan diplomasi melainkan sebuah mekanisme yang berfungsi sangat efektif.
Arsitektur kekuasaan global ini tidak selalu bergerak dalam sebuah konspirasi terbuka namun memiliki tujuan yang sangat seragam. Mereka memastikan kekuasaan tetap terpusat dan keuntungan material terus mengalir ke kelompok oligarki yang memegang kendali.
Tragedi perang tahun 2026 ini membuka tabir gelap bahwa dunia dikelola oleh jaringan kepentingan yang melampaui hukum internasional. Nilai-nilai kemanusiaan sering kali dikorbankan demi stabilitas ekonomi para pemain besar di panggung geopolitik dunia.
Realitas pahit ini menunjukkan bahwa dunia masih terjebak dalam ilusi keamanan yang sebenarnya diciptakan oleh para arsitek perang. Keberanian untuk mengakui pola ini menjadi langkah awal untuk menghentikan siklus kekerasan yang terorganisir. (*)
