Koran Mandalika, Mataram – Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) NTB menekankan sudah saatnya perempuan di NTB mengambil peram dalam pendidikan politik dan hukum.
Ketua Forum Puspa NTB Madiana mendorong calon kepala daerah tingkat kabupaten maupun provinsi agar mengangkat isu perempuan dan anak.
Di mana, kasus pernikahan anak di NTB paling tinggi se-Indonesia berdasarkan data Kementerian PPPA RI. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tergolong masih tinggi di NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami hanya ingin memastikan bahwa kita punya rekomendasi kepada semua calon untuk kemudian mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak serta teman-teman disabilitas,” kata Diana, Selasa (17/9).
Pihaknya menegaskan dalam hal ini Puspa NTB tidak memandatkan untuk memilih salah satu calon. Pihaknya mempersilakan memilih siapa pun dengan melihat visi misinya.
“Meski bicara politik, kami secara kelembagaan tidak meminta kawan-kawan memilih salah satu calon. Jadilah pemilih yang cerdas,” ujar Diana.
Pihaknya melihat keterwakilan perempuan baik itu sebagai calon eksekutif maupun legislatif dan yang sudah menjadi legislatif dan eksekutif cukup bagus.
“Kami berharap mampu mendorong isu kekerasan perempuan dan anak ke ranah politik sehingga melahirkan kebijakan yang merespons situasi ini,” ungkapnya.
“Kami sebetulnya sudah banyak membuat regulasi-regulasi, tapi penting juga diimplementasikan dalam konteks anggaran,” ucap Diana menambahkan.
Peran Puspa NTB, lanjut Diana, agar masyarakat teredukasi soal bagaimana berpolitik dengan baik, menggunakan hak pilih dan dipilih, dan melek terhadap hukum.
“Hukum yang dimaksud bukan hanya pidana dan perdata saja, melainkan juga regulasi yang dihasilkan pemerintah dalam rangka melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelas Diana. (wan)
