Kehadiran Koperasi Merah Putih Bukan jadi Ancaman bagi Usaha Kecil dan BUMDes - Koran Mandalika

Kehadiran Koperasi Merah Putih Bukan jadi Ancaman bagi Usaha Kecil dan BUMDes

Senin, 21 Juli 2025 - 18:12

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyhuri (Ahmad Chumaidi/Koran Mandalika)

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyhuri (Ahmad Chumaidi/Koran Mandalika)

Koran Mandalika, Mataram – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyhuri menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan mempengaruhi pengusaha kecil atau toko kelontong.

Masyhuri mengatakan keberadaan KDMP ini tidak akan mematikan usaha-usaha yang lain. Sebaliknya, keberadaan KDMP ini akan membuka peluang untuk bersinergi.

“Ndak akan mati. Side (anda) sekarang buka toko di dusun ini, dusun satunya jauh ndak mungkin dia pergi beli gas ke tempat itu (yang jauh). Justru ini bisa bersinergi yang pada ujungnya akan menguntungkan masyarakat,” kata Masyhuri, Senin (21/7).

Begitupun dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi ini tidak akan menimbulkan pengaruh apapun.

“BUMDes itu milik desa, pemerintah yang punya kalau BUMDes. Kalau koperasi ini milik masyarakat, maka ndak akan mungkin dia bersatu. Tetapi untuk bersinergi bermitra, itu sangat mungkin,” ucap Masyhuri.

Setelah diluncurkan hari ini, lanjut Masyhuri, pihaknya akan menargetkan sampai dengan bulan Oktober, koperasi ini akan dioperasikan di 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Baca Juga :  Jadi Khatib di Masjid Leneng, Bang Zul: Amalkan dan Ceritakan Isi Khutbah Ini

“Memang pada akhir Desember nanti kita diminta bisa mengoperasionalkan seluruhnya. Tapi saya menarget sampai Oktober nanti kita bisa mengoperasionalkan di 106 yang dengan kemiskinan ekstrem,” lanjutnya.

Hal tersebut sejalan dengan program Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal yakni “Desa Berdaya”.

“Pak gubernur punya program Desa Berdaya. Kita akan memfokuskan untuk masuk Desa Berdaya. Prioritas, bukan yang lain ndak diperhatikan,” tutup Masyhuri. (dik)

Berita Terkait

Pemprov NTB Sebut Flyer Penculikan Anak di Lombok Hoax, Masyarakat Diminta Tenang
Pendapatan dari AMNT Merosot, NTB Tekan Biaya Belanja
Akhirnya, RSUP NTB Terbebas dari Utang Kontraktual
NTB Perkuat Langkah Tambora Jadi UNESCO Global Geopark
Kadishub NTB Buka Suara Soal PJU Mati di Bypass Mandalika
Siswa SMK di Kopang Diduga Lakukan Hal Tak Senonoh ke Siswi, LPA: Masuk Tindak Pidana
Jumlah Keaktifan Peserta JKN Lombok Tengah dan Lombok Timur Masih Rendah
QRIS Cross Border Bank NTB Syariah Jangkau Ojek Wisata Rinjani

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 17:00

Kecepatan Menjadi Kunci Penyelamatan Nyawa pada Penanganan Penyakit Aorta Kompleks di Era Modern

Rabu, 20 Mei 2026 - 17:00

Dampak Konflik Internasional terhadap Inflasi Global dan Rantai Pasok Dunia

Rabu, 20 Mei 2026 - 15:00

Bukan Cuma Hijab Paris Polos, napocut Kenalkan 4 Variasi Hijab Segiempat Paris Tegak Paripurna

Rabu, 20 Mei 2026 - 13:00

Danantara Bahas Indonesia Open Network, Dorong Fondasi Baru Ekonomi Digital yang Lebih Inklusif

Rabu, 20 Mei 2026 - 13:00

Harga HYPE Naik Menembus US$48 di Tengah Pelemahan Rupiah dan Tren Bitcoin 2026

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:00

Bisnis Skincare 2026: Mengapa Jasa Maklon Skincare Efba Group Adalah Kunci Scale-Up Instan Brand Anda

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:00

PTPP Gelar RUPS Tahunan Tahun Buku 2025; Tetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Perkuat Strategi Bisnis

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:00

Tren Bisnis Skincare 2026: Mengapa Jasa Maklon Kosmetik Jadi Pilihan Utama UMKM?

Berita Terbaru