‎Peringatan Malari 1974 dan HUT INDEMO ke-26 - Koran Mandalika

‎Peringatan Malari 1974 dan HUT INDEMO ke-26

Kamis, 15 Januari 2026 - 16:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Ariady Achmad.

‎‎Ketika Sejarah Mengingatkan: Kebebasan, Konstitusi, dan Etika yang Terancam Ulang

‎Universitas Paramadina, Jakarta Timur, menjadi ruang ingatan dan kesadaran kolektif pada peringatan Peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun INDEMO ke-26, pada Kamis 15 Januari 2026. Bukan sekadar seremoni, pertemuan ini menjelma menjadi forum refleksi mendalam tentang perjalanan demokrasi Indonesia, tentang kebebasan yang pernah diperjuangkan dengan risiko, dan kini kembali diuji oleh zaman.

‎Dalam sambutan dan pernyataannya, Dr. Hariman Siregar, tokoh sentral Malari 1974 sekaligus simbol konsistensi gerakan moral mahasiswa, menegaskan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia berulang dalam bentuk yang berbeda, dengan aktor dan kemasan yang lebih halus, namun dengan ancaman yang serupa.

‎“Keadaan hari ini mengulang suasana sekitar tahun 2000,” ujar Hariman, mengingatkan fase transisi demokrasi yang rapuh, ketika kebebasan telah dibuka tetapi institusi belum cukup kuat untuk menjaganya.

Kebebasan Dibuka, Tapi Belum Dijaga Sepenuhnya

‎Hariman secara tegas mengakui peran Presiden B.J. Habibie dalam membuka kran kebebasan pasca-Orde Baru. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat adalah fondasi penting reformasi. Namun kebebasan, menurutnya, bukanlah tujuan akhir.

‎“Kebebasan itu dibuka, tapi harus disertai pemahaman konstitusi dan etika,” tegasnya.

‎Tanpa kesadaran konstitusional dan etika publik, kebebasan justru dapat berubah menjadi kekacauan, manipulasi kekuasaan, bahkan legitimasi bagi praktik-praktik yang merusak negara dari dalam.

Negara Kuat, Institusi Kuat, Bukan Kekuasaan yang Kuat

‎Dalam konteks situasi nasional hari ini, Hariman menekankan urgensi membangun negara yang kuat melalui institusi yang kuat, bukan melalui konsentrasi kekuasaan atau dominasi politik semata.

‎Institusi hukum, politik, dan demokrasi harus bekerja berdasarkan aturan, bukan kepentingan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warganya melalui kepastian hukum, bukan negara yang menakutkan masyarakatnya.

‎“Kepastian hukum harus melindungi masyarakat, bukan melindungi kekuasaan,” kata Hariman, yang disambut anggukan para hadirin lintas generasi.

Rasa Malu sebagai Pilar Moral Bangsa

‎Salah satu penekanan penting dalam pernyataan Hariman adalah soal rasa malu. Nilai yang kian tergerus dalam praktik kekuasaan modern.

‎Rasa malu, menurutnya, adalah rem etik terakhir ketika hukum dilemahkan dan kekuasaan kehilangan orientasi moral. Tanpa rasa malu, korupsi menjadi banal, pelanggaran hukum menjadi rutinitas, dan ketidakadilan dianggap normal.

Perang Total Melawan Korupsi

‎Dalam nada yang lugas dan tanpa kompromi, Hariman menyerukan perang terhadap korupsi dalam segala bentuknya. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh setengah hati.

‎ “Harus ada penindakan hukum yang masif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi,” tegasnya.

‎Pesan ini sekaligus menjadi kritik terhadap melemahnya keberanian negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu.

INDEMO dan Bukti Eksistensi Masyarakat Sipil

‎Peringatan HUT INDEMO ke-26 dalam momentum ini menegaskan satu hal penting: masyarakat sipil tidak mati. Ia mungkin dilemahkan, dipinggirkan, atau diabaikan, tetapi tetap eksis sebagai penyangga demokrasi.

‎Pertemuan di Universitas Paramadina ini menjadi bukti nyata bahwa ruang-ruang kesadaran masih hidup, bahwa dialog kritis masih berlangsung, dan bahwa semangat menjaga republik belum padam.

‎“Pertemuan ini membuktikan masyarakat sipil tetap ada dan eksis,” ujar Hariman menutup pernyataannya.

Penutup: Malari sebagai Cermin Zaman

‎Malari 1974 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin peringatan. Ia mengingatkan bahwa ketika negara menjauh dari keadilan, ketika kekuasaan abai pada etika, dan ketika hukum kehilangan keberpihakan pada rakyat, maka kegelisahan sosial akan menemukan jalannya sendiri.

‎Peringatan ini adalah ajakan untuk kembali pada esensi bernegara: konstitusi yang dihormati, hukum yang ditegakkan, institusi yang kuat, dan moral publik yang dijaga. Karena tanpa itu semua, sejarah bukan hanya akan berulang, tetapi bisa kembali dengan harga yang lebih mahal. (*)

Baca Juga :  Mengakhiri Kemiskinan NTB dari Desa

Berita Terkait

Oligarki Global di Balik Tragedi Perang Iran Amerika Israel 2026
Aktivis Demokrasi Songsong Ramadhan
‎Diskusi Terbatas Hariman Siregar Cs Tekankan Integritas dan Kemanusiaan
Mengakhiri Kemiskinan NTB dari Desa
Gerakan Mahasiswa Era NKK/BKK – Orde Baru : Sejarah dan Realitas (Bagian Satu)
Biarkan Hukum Berjalan Diatas Rel Hukum
Dari Miss Glamour ke Fitnah Politik: Mari Kita Waras Bersama
Agenda Tersembunyi Gerakan Pemuda Menjelang Pemilu

Berita Terkait

Rabu, 8 April 2026 - 12:00

Syarat Lolos Bea Cukai: Panduan Aman Kirim Paket Ke Luar Negeri Tanpa Tertahan

Rabu, 8 April 2026 - 12:00

Kinerja Positif Triwulan I 2026, KAI Bandara Catat Pertumbuhan Penumpang di Yogyakarta

Rabu, 8 April 2026 - 12:00

Lintasarta Jaga Lonjakan Trafik Idulfitri 2026: Pemulihan Jaringan Makin Cepat 60% di Periode Puncak, Gangguan Turun 20%

Rabu, 8 April 2026 - 10:00

Didorong Sentimen Global, Harga Emas Diproyeksi Tetap Bullish

Rabu, 8 April 2026 - 10:00

Bittime Respons Ketidakpastian Global Melalui Slogan “Begin Investing in Gold with $XAUT Today”

Selasa, 7 April 2026 - 23:36

Perkuat Peran dalam Menyukseskan Momen Idulfitri 2026, KAI Logistik Kelola Pengiriman 3.133 Ton

Selasa, 7 April 2026 - 22:00

Bittime Catat Lonjakan Trading Volume USDT/IDR hingga 30% pasca USDT Sentuh Rp17.000

Selasa, 7 April 2026 - 21:00

BRI Finance Catat Kinerja 2025 yang Adaptif di Tengah Dinamika Industri Pembiayaan

Berita Terbaru