Koran Mandalika, Lombok Tengah – Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, meninjau langsung pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sonny ingin memastikan proses pendataan berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data yang akurat.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Gubernur NTB dan sejumlah kepala daerah di wilayah NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sonny, meskipun pencanangan baru dilakukan, petugas lapangan sebenarnya telah mulai bergerak sejak 15 Juni 2026.
“Kemarin sudah dilakukan pencanangan, tetapi sejak 15 Juni sebetulnya tim sudah bergerak. Petugas lapangan kami sudah berada di lapangan dan hari ini saya ingin meninjau secara langsung bagaimana mereka bekerja mendata para pelaku usaha satu per satu,” ujar Sonny saat melakukan pemantauan di Desa Sukarara, Sabtu pagi (20/6).
Sonny menjelaskan, pemantauan langsung dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan sensus di lapangan, sekaligus mengevaluasi kinerja petugas dalam mengumpulkan data ekonomi masyarakat.
Sonny mengapresiasi respons masyarakat Desa Sukarara yang dinilai sangat baik terhadap pelaksanaan sensus. Menurutnya, wilayah tersebut merupakan salah satu sentra ekonomi kain tenun di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.
“Kami sangat bersyukur karena ini termasuk sentra ekonomi di NTB sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan baik. Penerimaan masyarakat juga sangat baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sonny mengimbau seluruh pelaku usaha agar menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data secara benar. Dia menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya.
“Kami mengimbau para pelaku usaha untuk menerima petugas kami, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data pasti terjaga,” tegasnya.
Meski demikian, Sonny mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus. Salah satunya adalah adanya sebagian pelaku usaha yang menolak didata karena khawatir data yang diberikan berkaitan dengan urusan perpajakan atau meragukan identitas petugas.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPS telah membekali petugas dengan identitas resmi berupa rompi, tanda pengenal, dan surat tugas. Selain itu, petugas juga harus menyesuaikan waktu pendataan dengan aktivitas responden.
“Kadang-kadang mereka sibuk pada jam kerja sehingga baru bisa diwawancarai pada malam hari atau hari libur. Karena itu petugas kami bekerja pagi, siang, sore, malam, bahkan saat hari libur,” jelasnya.
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga keluarga. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah tangga, termasuk usaha-usaha yang tidak memiliki papan nama atau identitas usaha yang jelas.
“Kita ingin mendata ekonomi keluarga karena banyak usaha yang dilakukan di dalam rumah dan tidak terlihat secara langsung. Itu sekarang semakin banyak, sehingga setiap rumah perlu diidentifikasi,” ujarnya.
Pelaksanaan pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Rentang waktu yang lebih panjang diharapkan mampu memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara menyeluruh.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi basis data penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. Data yang dipublikasikan bukan data individu atau perusahaan secara spesifik, melainkan data agregat per sektor usaha.
“Setiap daerah nantinya bisa mengetahui kekuatan ekonominya ada di sektor apa, bagaimana biaya produksinya, jumlah tenaga kerjanya, asetnya, hingga nilai produksinya. Data ini akan sangat membantu dalam perumusan kebijakan,” jelas Sonny.
Untuk menjamin akurasi dan validitas data, BPS menerapkan sistem verifikasi berjenjang mulai dari petugas pendataan lapangan (PPL), pengawas lapangan, BPS kabupaten/kota, BPS provinsi, hingga tingkat nasional.
“Data yang dikumpulkan akan diperiksa secara berjenjang sehingga kualitasnya benar-benar terjaga,” katanya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS menargetkan tersedianya gambaran rinci mengenai struktur ekonomi Indonesia berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk memetakan berbagai sektor strategis seperti ekonomi maritim, ekonomi kreatif, ekonomi budaya, hingga sektor pariwisata.
“Dari data itu kita bisa mengetahui secara rinci aktivitas ekonomi Indonesia, dan tentu saja hasilnya dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” pungkas Sonny.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muliawan, mengimbau seluruh masyarakat atau pelaku usaha agar bersedia memberikan data yang dibutuhkan tim sensus BPS.
“Sejatinya, sensus ini adalah bagian dari usaha yang akan disampaikan ke kami untuk menentukan kebijakan ekonomi. Mudahan datanya segera agar kita bisa membuat planing-planing ke depannya bagaimana ekonomi Lombok Tengah berkembang dengan baik. (wan)
