Koran Mandalika, Mataram – Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengatur tarif tiket pariwisata yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.
Hal itu disampaikan Wirajaya menyusul adanya video viral dugaan pungli yang dialami oleh seorang pengunjung di kawasan tersebut.
“Berharap kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengatur itu,” katanya, Selasa (18/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia meminta agar pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa dan kelompok pariwisata setempat dikumpulkan untuk membahas hal tersebut.
Menurut legislator asal Lombok Tengah itu, apapun yang menjadi alasannya tindakan pungli tidak dapat dibenarkan.
“Diatur lah. Bagaimana nanti kemudian bagian Kabupaten Lombok Tengah, bagian desa, bagian kelompok pariwisata di sana harus diatur supaya tidak terjadi pungli,” ucapnya.
Dia menyampaikan tidak masalah kalau memang tarif tersebut dimasukkan ke kas desa. Namun, kata dia, yang namanya pungli pasti ada permainan dari oknum, sehingga uang tarif tersebut tidak masuk ke kas desa.
“Makanya kalau memang itu ranah desa silahkan. Tapi jangan menjadi pungli, kalau pungli kan enggak masuk ke pemerintah desa, dia masuk ke oknum-oknum, itu yang tidak boleh,” ujarnya.
Selain itu, tindakan pungli juga akan merusak citra pariwisata daerah terutama di Kabupaten Lombok Tengah.
“Makanya seperti yang saya sampaikan tadi ini segera diurus supaya membangun citra positif terhadap dunia pariwisata kita, terutama di Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi daerah kebanggaan kita,” pungkasnya. (dik)
