Koran Mandalika, Mataram- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan penjelasan terkait langkah kebijakan penyewaan mobil listrik sebagai pengganti mobil dinas yang diambil Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi mengatakan ada dua dasar pertimbangan dalam kebijakan pada kebijakan tersebut.
Pertama, adalah upaya efisiensi. Seperti yang diketahui, kata Yusron, bahwa APBD 2026 sedang menghadapi tekanan karena berkurangnya pos dana transfer ke daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga pemerintah provinsi harus mencari kiat dan upaya agar APBD kita tetap survive untuk meraih target pembangunan sesuai RPjMD,” katanya, Senin (1/12).
Yusron menjelaskan, langkah penghematan di sektor belanja operasional termasuk pemeliharaan kendaraan dinas telah lama menjadi catatan evaluasi APBD.
“Hal ini tentu sudah dikaji secara mendalam dari berbagai aspek. Bayangkan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas pertahun sekitar 19 M ditambah rata-rata belanja modal pengadaan mobil baru pertahun antara 9-14 M pertahun,” jelasnya.
Artinya, lanjut Yusron, Pemprov NTB harus menyiapkan biaya sekitar Rp 28 – Rp 33 miliar untuk operasional mobil dinas per tahun.
“Sementara biaya sewa dan lain-lain yang terkait dengan penerapan kebijakan tersebut sekitar 25 M. Jadi, dipastikan bisa menghemat miliaran yang bisa di optimalkan untuk membiayai program strategis dan unggulan,” lanjut dia.
Kedua, semangat memperbaiki tata kelola kendaraan dinas. Yusron menuturkan, Gubernur NTB, berkeinginan untuk menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK yang sudah bertahun-tahun mengenai buruknya tata kelola kendaraan dinas ini.
“Dengan kebijakan sewa ini maka randis (kendaraan dinas) lama sebagian besar akan dihapus melalui mekanisme yang sesuai aturan. Selain menghasilkan pendapatan, juga menyelesaikan rekomendasi BPK,” tuturnya.
Dikatakannya, dalam konteks ini, kebijakan gubernur terkait mobil listrik Pemprov NTB, dapat di maklumi.
Dia menambahkan, selain menghemat dan memperbaiki tata kelola, penggunaan mobil listrik juga menunjukkan keberpihakan NTB mendukung program blue energy yang ramah lingkungan.
“Jadi semua kebijakan ini dijalankan dengan penuh perhitungan,” imbuhnya. (*)
