Kehadiran Koperasi Merah Putih Bukan jadi Ancaman bagi Usaha Kecil dan BUMDes - Koran Mandalika

Kehadiran Koperasi Merah Putih Bukan jadi Ancaman bagi Usaha Kecil dan BUMDes

Senin, 21 Juli 2025 - 18:12

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyhuri (Ahmad Chumaidi/Koran Mandalika)

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyhuri (Ahmad Chumaidi/Koran Mandalika)

Koran Mandalika, Mataram – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyhuri menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan mempengaruhi pengusaha kecil atau toko kelontong.

Masyhuri mengatakan keberadaan KDMP ini tidak akan mematikan usaha-usaha yang lain. Sebaliknya, keberadaan KDMP ini akan membuka peluang untuk bersinergi.

“Ndak akan mati. Side (anda) sekarang buka toko di dusun ini, dusun satunya jauh ndak mungkin dia pergi beli gas ke tempat itu (yang jauh). Justru ini bisa bersinergi yang pada ujungnya akan menguntungkan masyarakat,” kata Masyhuri, Senin (21/7).

Begitupun dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi ini tidak akan menimbulkan pengaruh apapun.

“BUMDes itu milik desa, pemerintah yang punya kalau BUMDes. Kalau koperasi ini milik masyarakat, maka ndak akan mungkin dia bersatu. Tetapi untuk bersinergi bermitra, itu sangat mungkin,” ucap Masyhuri.

Setelah diluncurkan hari ini, lanjut Masyhuri, pihaknya akan menargetkan sampai dengan bulan Oktober, koperasi ini akan dioperasikan di 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Baca Juga :  Menko Airlangga Bilang Lalu Iqbal Unik: Sudah Jadi Dubes, Kok Mau Jadi Gubernur

“Memang pada akhir Desember nanti kita diminta bisa mengoperasionalkan seluruhnya. Tapi saya menarget sampai Oktober nanti kita bisa mengoperasionalkan di 106 yang dengan kemiskinan ekstrem,” lanjutnya.

Hal tersebut sejalan dengan program Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal yakni “Desa Berdaya”.

“Pak gubernur punya program Desa Berdaya. Kita akan memfokuskan untuk masuk Desa Berdaya. Prioritas, bukan yang lain ndak diperhatikan,” tutup Masyhuri. (dik)

Berita Terkait

Mi6 Dukung Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Pemprov NTB Bentuk Satgas, Antisipasi Penumpukan Angkutan Ternak saat Idul Adha
NTB Petakan Destinasi Wisata Terbaik
Disperindag NTB Sebut Belum Terima Laporan Soal Kenaikan Harga Plastik
Ubah Stigma Permainan Domino, ORADO NTB Gelar Pelatihan Wasit dan Pelantikan Pengurus
Kasus Gratifikasi NTB Memanas! Tiga Terdakwa Siap Lapor ke Pejabat Tinggi di Jakarta
654 Anak Jadi Korban Kekerasan Selama 2025, Pemprov NTB Siapkan Aplikasi Aduan Cepat
WFH Bagi ASN Pemprov NTB, Aka: Jangan Sampai Mengurangi Kualitas Layanan

Berita Terkait

Rabu, 8 April 2026 - 18:53

Pemprov NTB Bentuk Satgas, Antisipasi Penumpukan Angkutan Ternak saat Idul Adha

Rabu, 8 April 2026 - 08:34

NTB Petakan Destinasi Wisata Terbaik

Selasa, 7 April 2026 - 22:01

Disperindag NTB Sebut Belum Terima Laporan Soal Kenaikan Harga Plastik

Senin, 6 April 2026 - 07:37

Ubah Stigma Permainan Domino, ORADO NTB Gelar Pelatihan Wasit dan Pelantikan Pengurus

Kamis, 2 April 2026 - 18:12

Kasus Gratifikasi NTB Memanas! Tiga Terdakwa Siap Lapor ke Pejabat Tinggi di Jakarta

Kamis, 2 April 2026 - 11:03

654 Anak Jadi Korban Kekerasan Selama 2025, Pemprov NTB Siapkan Aplikasi Aduan Cepat

Kamis, 2 April 2026 - 07:47

WFH Bagi ASN Pemprov NTB, Aka: Jangan Sampai Mengurangi Kualitas Layanan

Rabu, 1 April 2026 - 17:04

Viral Dugaan Penelantaran Jemaah Umrah asal NTB, Kanwil Kemenhaj Berikan Tips Aman

Berita Terbaru

Teknologi

PROPER 2025, Maroef Sjamsoeddin Raih Green Leadership

Rabu, 8 Apr 2026 - 21:00