Koran Mandalika, Lombok Tengah– Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Admin SP4N-LAPOR pada Senin (3/11/2025) di Aula Dinas PUPR Lombok Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh para admin aplikasi LAPOR dari seluruh perangkat daerah, dengan menghadirkan narasumber Pranata Humas Dinas Kominfo Kota Mataram, Nining Sulistiningsih Suwiyantana, S.Kom.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, ST., MT., yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran admin perangkat daerah dalam memastikan setiap pengaduan masyarakat tertangani secara cepat dan tepat.
“Kedepan, para admin perangkat daerah harus aktif mengelola aplikasi SP4N-LAPOR. Paling tidak, lakukan pengecekan minimal tiga kali sehari. Kanal pengaduan masyarakat kini sudah terpusat di lapor.go.id, sehingga menjadi kewajiban untuk direspons dan ditindaklanjuti,” ujar Sekda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sistem pengaduan publik yang terintegrasi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Muhamad, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus berkoordinasi dengan para admin di setiap perangkat daerah.
“Kami akan terus memantau setiap aduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR dan memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai prosedur. Respons cepat terhadap aspirasi masyarakat merupakan bagian dari komitmen kita mewujudkan good governance di Lombok Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber Nining Sulistiningsih menjelaskan, setiap laporan yang masuk dalam aplikasi SP4N-LAPOR harus ditindaklanjuti sesuai standar operasional prosedur (SOP) penanganan aduan.
“Aduan baru maupun yang sudah ditindaklanjuti harus terdokumentasi dengan baik. Sistem di aplikasi ini sudah sangat responsif, dengan fitur-fitur pelaporan dan tindak lanjut yang lengkap,” jelasnya.
Melalui kegiatan bimtek ini, para admin perangkat daerah diharapkan semakin memahami tata cara pengelolaan aduan masyarakat secara profesional dan terintegrasi. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah dapat terus meningkat sejalan dengan semangat pemerintahan yang cepat tanggap dan berpihak pada kebutuhan warga. (*)
