Dua Kabupaten Masuk Zona Merah Stunting, Pemprov NTB Lakukan Strategi Khusus - Koran Mandalika

Dua Kabupaten Masuk Zona Merah Stunting, Pemprov NTB Lakukan Strategi Khusus

Senin, 17 November 2025 - 20:01

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dua Kabupaten Masuk Zona Merah Stunting, Pemprov NTB Lakukan Strategi Khusus

Koran Mandalika, Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar persiapan kegiatan rapat koordinasi (rakor) 2025 membahas penanganan stunting di NTB.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri mengatakan pada rakor nanti akan dilakukan evaluasi terkait capaian di tahun 2025.

“Kita akan melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian kita di tahun 2025,” kata Umi Dinda sapaan akrabnya, Senin (17/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia membeberkan saat ini di NTB terdapat dua kabupaten yang berada dalam zona merah dan menjadi prioritas Pemprov NTB, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan KLU.

Baca Juga :  Pemutihan Pajak Kendaraan di NTB Resmi Berlaku, Cukup Bayar Pokok Pajak

“Karena dua kebupaten itu sekarang dalam zona merah. Tetap akan ada sentuhan untuk kabupaten/kota yang lain tetapi akan lebih banyak intervensi pada dua kabupaten itu,” jelasnya.

Pemprov NTB berencana membuat program “Aksi Orang Tua Asuh” sebagai setrategi penurunan angka stunting di dua kabupaten tersebut.

“Dengan pengawasan pemberian makanan selama 90 hari. Karena memang baru terukur peningkatan berat badan dan sebagainya itu, program ini kita laksanakan selama 90 hari,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB, Lalu Hamzi Fikri mengatakan salah satu penyebab tingginya angka stunting di dua kabupaten tersebut ialah kurangnya pendampingan.

Baca Juga :  SMKN 2 Mataram Belum Terima Alat Peraga DAK Dikbud 2025

“Analisis SSGI tahun 2024, jadi 54 persen keluarga tidak didampingi. Ini menjadi point penting,” katanya.

Ia menjelaskan kelompok terbanyak yang mengalami stunting pada rentang usia 24-36 bulan, yaitu di angka 35 persen.

“Setelah dia lepas ASI. Inikan biasanya dia masa-masa mendapat MP ASI sebenarnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hamzi, permasalahan utama ialah ekonomi keluarga yang rendah.

“Sebagian keluarga resiko stunting merupakan dengan kemiskinan,” imbuhnya. (dik)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:54

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital

Rabu, 18 November 2026 - 12:17

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Rabu, 18 November 2026 - 12:14

NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian

Selasa, 17 November 2026 - 18:05

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Selasa, 17 November 2026 - 15:31

Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu

Senin, 16 November 2026 - 16:52

Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT

Minggu, 15 November 2026 - 12:13

Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Sabtu, 14 November 2026 - 23:36

Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terbaru