Koran Mandalika, Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar persiapan kegiatan rapat koordinasi (rakor) 2025 membahas penanganan stunting di NTB.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri mengatakan pada rakor nanti akan dilakukan evaluasi terkait capaian di tahun 2025.
“Kita akan melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian kita di tahun 2025,” kata Umi Dinda sapaan akrabnya, Senin (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia membeberkan saat ini di NTB terdapat dua kabupaten yang berada dalam zona merah dan menjadi prioritas Pemprov NTB, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan KLU.
“Karena dua kebupaten itu sekarang dalam zona merah. Tetap akan ada sentuhan untuk kabupaten/kota yang lain tetapi akan lebih banyak intervensi pada dua kabupaten itu,” jelasnya.
Pemprov NTB berencana membuat program “Aksi Orang Tua Asuh” sebagai setrategi penurunan angka stunting di dua kabupaten tersebut.
“Dengan pengawasan pemberian makanan selama 90 hari. Karena memang baru terukur peningkatan berat badan dan sebagainya itu, program ini kita laksanakan selama 90 hari,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB, Lalu Hamzi Fikri mengatakan salah satu penyebab tingginya angka stunting di dua kabupaten tersebut ialah kurangnya pendampingan.
“Analisis SSGI tahun 2024, jadi 54 persen keluarga tidak didampingi. Ini menjadi point penting,” katanya.
Ia menjelaskan kelompok terbanyak yang mengalami stunting pada rentang usia 24-36 bulan, yaitu di angka 35 persen.
“Setelah dia lepas ASI. Inikan biasanya dia masa-masa mendapat MP ASI sebenarnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Hamzi, permasalahan utama ialah ekonomi keluarga yang rendah.
“Sebagian keluarga resiko stunting merupakan dengan kemiskinan,” imbuhnya. (dik)
