Kritik Pedas Founder Solana Terhadap Regulasi Kripto di Era Biden - Koran Mandalika

Kritik Pedas Founder Solana Terhadap Regulasi Kripto di Era Biden

Jumat, 4 Oktober 2024 - 15:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anatoly Yakovenko, pendiri sekaligus CEO Solana, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Joe Biden terkait kebijakan tenaga kerja di Amerika Serikat.

Yakovenko menyoroti kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi, terutama blockchain, yang seharusnya bisa membuka peluang besar di dalam negeri. Namun, karena kebijakan yang dinilainya tidak efektif, banyak pekerjaan di ekosistem Solana yang justru dialihkan ke luar negeri.

Pasar Tenaga Kerja yang Melambat

Kritik Yakovenko muncul di tengah kekhawatiran bahwa pasar tenaga kerja AS sedang melambat. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan adanya penurunan jumlah lowongan kerja, hanya mencapai 7,7 juta, jauh di bawah perkiraan. Penurunan ini menjadi tanda bahwa pertumbuhan lapangan kerja sedang melambat, yang bisa mendorong kebijakan yang lebih hati-hati dari Federal Reserve.

Baca Juga :  Liburan Ke Bali Tapi Bingung Mau Kemana? Baliluxurytravel.com Solusinya!

Menurut Austin Federa, Kepala Strategi Solana Foundation, sebenarnya masih ada banyak peluang di ekosistem Solana. Saat ini, terdapat lebih dari 237 lowongan pekerjaan di jaringan blockchain Solana, yang menunjukkan tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor ini. Namun, Federa menyesalkan bahwa peluang ini tidak bisa dinikmati oleh pekerja AS karena kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.

Kritik Terhadap Regulasi dan Dampaknya pada Pertumbuhan Teknologi

Ini bukan pertama kalinya Yakovenko mengkritik pemerintahan Biden. Sebelumnya, dia pernah menyatakan kekecewaannya terhadap sistem politik di AS yang dianggapnya terlalu berfokus pada keuntungan politis. 

Menurut Yakovenko, politisi sering kali membuat keputusan jangka pendek untuk mempertahankan kekuasaan, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang, terutama di sektor teknologi seperti blockchain.

Yakovenko juga mengkritik pendekatan SEC terhadap regulasi kripto. Dia menyamakan pendekatan SEC dengan kekacauan dalam regulasi layanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah ketika SEC menganggap tokenisasi kartu Pokémon sebagai sekuritas, yang menurut Yakovenko merupakan kebijakan yang tidak masuk akal.

Baca Juga :  Krakatau Steel Tangkap Momentum Sinergi Hilirisasi dalam Penguatan Arsitektur Industri Baja Nasional

Harapan Masa Depan Pekerjaan Blockchain di AS

Yakovenko percaya bahwa jika kebijakan tenaga kerja dan regulasi diperbaiki, Amerika Serikat bisa menjadi pemimpin global dalam teknologi blockchain. Namun, jika kebijakan saat ini tidak diubah, AS berisiko kehilangan peluang besar untuk menciptakan pekerjaan yang stabil di sektor ini.

Laporan pekerjaan mendatang mungkin akan memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi pasar tenaga kerja di AS. Namun, dengan adanya kemungkinan gangguan seperti pemogokan pelabuhan dan bencana alam, Yakovenko semakin yakin bahwa kebijakan pemerintah saat ini justru menghambat terciptanya lapangan kerja yang stabil di bidang teknologi.

Berita Terkait

Hadir di BRI Consumer Expo 2026 Jakarta, BRI Finance Tawarkan Promo KKB Mulai 1,59%
Dorong Budaya Kepemimpinan Inklusif dan Penuh Empati, Srikandi Jasa Marga Gelar Inspira Talks Bertema “Leading with HEART” Bersama Maudy Ayunda
PTPN I Setujui Restorative Justice Kakek Mujiran
Subsidi EV Bergulir Juni 2026, Pengamat: Momentum Bangun Industri Baterai NMC Nasional
EVOS GOPAY Watch Party Berlanjut di Solo, Dorong Tren Esports Berbasis Komunitas di Kota-Kota Non-Metropolitan
Indeks Hang Seng: Fungsi dan Perannya di Pasar Global
Perkuat Ekosistem Halal, SUCOFINDO Edukasi Pelaku UMKM di Timika
Fakultas Hukum UB Sinergi dengan Rusia, Perkuat Kerja Sama Pendidikan Hukum dan Teknologi

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 11:45

Gubernur Iqbal Tegaskan Desa Harus Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Selasa, 26 Mei 2026 - 08:52

Pendaki Asal Malaysia Alami Insiden di Gunung Rinjani, Tim Evakuasi Udara Dikerahkan

Senin, 25 Mei 2026 - 18:33

PPP NTB Pecah! Muzihir dan Akri Saling Copot Jabatan di Paripurna DPRD

Senin, 25 Mei 2026 - 14:23

Tak Ada Penutupan Lapak Pedagang Hewan Kurban, Kasat Pol PP NTB: Sebatas Teguran Saja

Senin, 25 Mei 2026 - 11:53

Bank NTB Syariah Tegaskan Komitmen Perlindungan Nasabah

Jumat, 22 Mei 2026 - 19:24

Yek Agil Soroti Maraknya Kekerasan Seksual di Ponpes: Jangan Generalisasi Semua Pesantren

Jumat, 22 Mei 2026 - 10:52

PPPK Tak Perlu Khawatir, BPR NTB Tegaskan Tak Ada Kendala dalam Pengambilan Gaji

Kamis, 21 Mei 2026 - 21:53

Muzihir Bantah Isu Pemecatan Dirinya dari Kepengurusan PPP NTB

Berita Terbaru

Teknologi

PTPN I Setujui Restorative Justice Kakek Mujiran

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:00