Harga Tembakau Bikin Petani Menjerit, Disdag NTB Ungkap Alasannya - Koran Mandalika

Harga Tembakau Bikin Petani Menjerit, Disdag NTB Ungkap Alasannya

Selasa, 16 September 2025 - 12:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koran Mandalika, Mataram – Dinas perdagangan (Disdag) Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti rendahnya harga tembakau yang kerap kali dikeluhkan para petani di NTB.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin Malady mengungkapkan anjloknya harga tembakau saat ini lantaran pengusaha sulit mencari modal.

“Memang ada informasi-informasi yang terjadi di lapangan bahwa harga tembakau anjlok. Sebenarnya, petani kita ini kan susah menjual tembakaunya gitu karena sedikit pengusaha yang beli, kenapa ? Karena pengusaha susah mendapat modal dari perbankan,” katanya usai menghadiri Muprov KADIN NTB, di Hotel Lombok Astoria, Senin (15/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia melanjutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kamar Dagan dan Indistri (KADIN) NTB, untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Baca Juga :  KTT IAF Ke-2 Digelar, Bali Jadi Tuan Rumah, Kapan di Lombok?

“Intinya, teman-teman pengusaha ini kami yakin, diskusi tadi malam dengan KADIN ya bahwa semua tembakau yang di petani non-mitra, kan ini yang non-mitra ini. Kalau yang mitra kan aman. Non mitra itu akan diserap oleh pengusaha dari PT Rinjani Zein namanya, semua diambil, udah ngomong tadi malam owner-nya,” lanjutnya.

Terlebih, pemerintah pusat kini sudah menyalurkan dana kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 200 triliun.

“Ya kan ini baru anggarannya turun ni 200 triliun kan sudah diserahkan ke beberapa perbankan Himbara,” jelas Jamaluddin.

Namun, mengapa bank daerah seperti Bank NTB Syariah tidak bisa memberikan kredit ke pengusaha tembakau ? Jamaluddin mengatakan alasannya karena ada regulasi yang tidak memperbolehkan.

Baca Juga :  Seribu KDKMP di NTB Miliki Legalitas Usaha, Penguatan Aktivitas Usaha jadi Fokus Pembinaan

“Jadi kenapa ? kan DBH (Dana Bagi Hasil) itu masuk juga ke Bank NTB ? Kan ini Bank NTB kita syariah, tidak boleh memberikan modal kredit kepada pengusaha tembakau, ada aturannya. Itu yang kita dengar,” ungkapnya.

Dia berharap, penyaluran dana oleh pemerintah pusat kepada Himbara dapat menjawab persoalan harga tembakau di NTB.

“Maksudnya kenapa para pengusaha kita ini kenapa nggak bisa, sementara kan DBH-nya kan bisa diambil. Tapi mudah-mudahan dengan Bank-bank HIMBARA ini nanti mungkin ada solusi. Karena ini kan HIMBARA ini harus beredar uangnya di rakyat,” harapnya. (dik)

Berita Terkait

NTB Perkuat Langkah Tambora Jadi UNESCO Global Geopark
Kadishub NTB Buka Suara Soal PJU Mati di Bypass Mandalika
Siswa SMK di Kopang Diduga Lakukan Hal Tak Senonoh ke Siswi, LPA: Masuk Tindak Pidana
Jumlah Keaktifan Peserta JKN Lombok Tengah dan Lombok Timur Masih Rendah
QRIS Cross Border Bank NTB Syariah Jangkau Ojek Wisata Rinjani
Pemprov NTB Bidik Tiga Besar Nasional Keterbukaan Informasi Publik 2026
Gubernur Iqbal Dukung Setiap Program Baik dari PMI NTB
Ruas Jalan Lenangguar–Lunyuk Ditargetkan Rampung Akhir Mei, Gubernur Iqbal: Jangan Sampai Lewat

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:53

Sekda Lombok Tengah Jadi Saksi, Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Dump Truck

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:05

Sekda Lombok Tengah Dipanggil Jaksa, Pemeriksaan Berkaitan dengan Kasus Dump Truck?

Selasa, 28 April 2026 - 08:42

Personel Berprestasi Diguyur Penghargaan, Kapolres Lombok Tengah: Jangan Cepat Puas!

Jumat, 24 April 2026 - 06:34

Dipimpin Kasat Narkoba IPTU Yudha, Jaringan Sabu di Loteng–Lotim Berhasil Diungkap

Kamis, 16 April 2026 - 18:35

Kasus Gadai Mobil Fiktif di Lombok Tengah, Polisi Diminta Bertindak Cepat

Rabu, 15 April 2026 - 18:04

Kasus Dugaan Pemalsuan Surat di Praya Barat Diselidiki, Polisi Periksa Saksi dan Telusuri Bukti

Senin, 13 April 2026 - 06:59

Aksi Cepat IPTU Yudha Aditya Warman Ungkap Peredaran Sabu, 4 Terduga Diamankan

Jumat, 10 April 2026 - 08:51

Dikejar Terdakwa, BKAD Ngaku Minta Izin Pimpinan DPRD soal Pemotongan Pokir

Berita Terbaru