Koran Mandalika, Lombok Tengah- Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri memberikan pandangan soal video viral Bupati Lombok Timur Haerul Warisin mengusir boatman asal Lombok Tengah di kawasan Teluk Ekas.
Pathul menilai persoalan tersebut tidak perlu diperpanjang dan harus disikapi dengan bijak. Mengingat, laut merupakan kewenangan pemerintah pusat serta bagian dari semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jangan perpanjang soal tersebut. Kalau kita melihat kondisi kita di Lombok Tengah, di Pasar Jelojok misalnya, banyak pedagang berasal dari Lombok Timur. Inilah yang mencerminkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Pathul, Jum’at (20/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pathul menegaskan bahwa meskipun laut menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengawal, dan memanfaatkannya secara aman dan adil.
“Kita punya tugas untuk menjaga dan mengawal agar tetap aman serta bisa memperoleh manfaat dari hasil laut tersebut,” ujar Pathul.
Menurutnya, masyarakat Lombok Timur banyak yang beraktivitas di wilayah pesisir selatan Lombok. Menurutnya, hubungan antara masyarakat Lombok Tengah dan Lombok Timur harus dipandang sebagai bagian dari satu keluarga besar.
“Orang Lombok itu keluarga besar. Lombok Timur juga bagian dari kita. Laut ini milik pemerintah pusat. Tidak bisa kita mengatakan orang tidak boleh berkunjung ke Teluk Ekas, meskipun mereka tidak menginap di sana. Itu tidak boleh,” tegasnya.
Pathul berharap agar persoalan ini menjadi pelajaran bersama. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan diskusi antardaerah dalam mengambil kebijakan, agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
“Ini bukan soal menyalahkan siapa, tapi menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Menjadi referensi ke depan bahwa koordinasi dan diskusi itu penting agar kita mampu mengambil kebijakan secara arif dan bijaksana,” pungkasnya. (wn)